INVESTASI SEKTOR PUBLIK



Keputusan investasi publik (selanjutnya disebut InP) diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan
Anggaran hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk InP jangka panjang
Kesalahan dalam penganggaran tidak saja berdampak pada tahun anggaran, tetapi juga pada tahun-tahun berikutnya
Permasalahan dalam menjalankan program InP
  • Sulitnya memastikan komprehensifitas program InP yang diajukan
  • Mengestimasi kebutuhan pengeluaran dimasa yang akan datang
  • Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada
  • Mengembangkan analisis dan perencanaa untuk pengeluaran dan investasi masa datang
Sebelum mengambil keputusan berinvestasi pemerintah hendaknya menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan dengan :
  • Inventarisasi investasi yang telah ada
  • Membuat daftar nama investasi
  • Membuat daftarr jenis investasi
    • Mendata nilai investasi
  • Mendata kondisi barang modal yang telah ada
  • Mengevaluasi cakupan layanan dengan tingkat investasi yang telah ada
  • Tambahan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang
  • Inventarisasi kebutuhaqn investasi
  • Evaluasi kelayakan investasi yang meliput kelayakan:
  • Teknis
  • Sosial
  • Budaya
  • Finansial
  • Ekonomi
  • Dan asfek distribusi, yang dapat dilakukan dengan menggunakan analisis;
  • NPV, PP, cost benefit analysis, cost effectiveness analysis dll



ASPEK KELAYAKAN INVESTASI
Dalam perencanaan dan analisis investasi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan bersama-sama menunjukkan keuntungan dan manfaat yang diperoleh akibat adanya investasi. Aspek-aspek yg saling bertalian itu andalah:
  1. Aspek teknis
  2. Aspek sosial budaya
  3. Aspek ekonomi dan finansial
Aspek distribusi
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI InP
Tingkat diskonto yan digunakan
Tingkat diskontro merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dengan resiko tertentu
Dalam hal ini inflasi perlu diperhitungkan karena semakin tingi inflasi maka semakin rendah keuntungan masa datang
Resiko dan ketidakpastian
Semakin tinggi resiko maka tingkat keuntungan yang dipersyaratkan juga turut menanjak
Resiko investasi suatu negara dibangun oleh:
  • Ketidakpastian ekonomi
  • Termasuk birokrasi yang buruk
  • Kekacauan sosial politik seperti
  • Perebutan kekuasaan
  • Pertumpahan darah dan Tetesan airmata
  • Kehancuran integritas bangsa
  • Rendahnya jaminan keamanan
  • Inkonsistensi kebijakan
Capital rationing
Keadaan ketika suatu organisasi menghadapi masalah dana untuk melakukan pengeluaran investasi
Fsktor yang berkaitan untuk diperhatikan adalah:
Tingkat utang pemerintah
Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan
Artinya proyek pemerintah harus dapat menghasilkan keuntungan minimal sebesar keuntungan yang diperoleh sektor swasta dengan dana yg sama adanya
Social time preference rate
Artinya, tingkat keuntungan yang disaratkan wujud oleh masyarakat jika menunda konsumsi sekarang untuk kepentingan konsumsi maa depan
TEKNIK DASAR PENILAIAN InP
Indentifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan
Menetapkan semua manfaat dan biaya dari proyek yanga dicanangkan
Menghitung manfaat dan biaya dalam satuan mata uang
Memilih proyek yang memiliiki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi
Secara garis besar terdapat 2 teknik untuk melakukan penilaian InP yaitu:
Metode tradisional
Biasanya menggunakan pendekatan tingkat pengembalian modal nan diinvestasikan (TPMI/ROCE) yang dirumuskan:
(laba akuntansi)/(jumlah modal diinvestasikan)
Metode aliran kas nan didiskontrokan
Adapun dalam metode ini, pendekatan yang dipakai ialah:
NPV atau nilai netto masa sakarang yg dirumuskan:

∑_(t=0)^n▒〖CF〗_t/(1+i)^t

Dimana;
i = tingkat diskontro
n = umur proyek
CF =cash flow
cost benefit analysis
cara ini merupakan cara pengambilan keputusan penerimaan proyek berdasarkan pembandingan antara nilai sekarang dari manfaat dan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah:
mengambil proyek yang paling besar manfaatnya dengan,
biaya terendah
memperhitungkan pula biaya sosial, sehingga
proyek yang diterima juga yang paling manfaat sosialnya.
Adapun kelemahan cost benefit analysis adalah;
tiada garisan yang baku mengenai mana-mana hal yang mesti wujud dalam perhitungan biaya dan manfaat
keharusan memperhitungkan jua manfaat intangibel yang dirumuskan:
(keuntungan sosial)/(biaya sosial)=keuntungan sosial netto
Dalam kajian Dixon, terdapat tiga langkah dalam menganalisis biaya manfaat yaitu
Memutuskan biaya dan manfaat apasaja yang akan dimasukkan
Mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat
Timing dan aliran biaya dan manfaat
ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA
Langkah dalam menganalisis:
  1. Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal
  2. Membuat estimasi biaya yang akan terjadi
  3. Membuat estimasi umur yang terukur selama umur produktiv proyek
  4. Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yag dilakukan
  5. Mendiskontrokan biaya dan manfaat yang dapat diukur sehingga dapat dibandingkan
  6. Menjelaskan secara realisteis mengenai kemungkinan adanya biaya dan manfaat yang tidak terkuantifikasi yang muncul dari proyek.
MENENTUKAN HARGA PELAYANAN PUBLIK
Diantara Tugas pemerintah adalah memberikan servis kepada masyarakat. Pembebanan tarif kepada konsumen boleh dilakukan karena
Adanya barang privat dan barang publik
Dalam hal ini, terdapat tiga jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu:
  • Barang privat
  • Barang publik
  • Barang campuran antara privat dan publik
Efisiensi ekonomi
Karena sumberdaya yanng terbatas maka, perlu mempertimbangan mekanisme harga melalui;
Pendistribusian permintaan; siapa yang mendafat manfaat lebih banyak harus membayar lebih banyak
Pemberian insenntif untuk menghindari pemmborosan
Memberi insentif pada suplier dalam hubungannya dengan skala produksi
Penyediaan SD pada suplier untuk mempertahankan supply of service
Prinsif keuntungan
Artinya, ketika manfaat tidak dirasakan langsung oleh setiap individu maka pembebanan kepada penerima servis adalah wajar adanya.
ARGUMEN TERHADAP PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN
Dalam sorotan realita, pembebanan langsung biasanya ditentukan karena:
  1. Adanya kesenjangan distribusi manfaat
  2. Adanya kemungkinan besarnya biaya pelayanan, sehingga konsumsi haruds didisiplinkan
  3. Adanya variasi konsumsi individu
  4. Adanya kemungkinan pemanfaatan barang publik untuk kegiatan komersial
  5. Argumen yang menentang pembebanan tarif:
  6. Adanya kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan
  7. Yang miskin tidak mampu untuk membayar
Adapun pelayanan publik dapat dibiayai oleh:
  • Pembebanan langsung
  • Pajak
PRINSIP DAN PRAKTEK PEMBEBANAN
Pada prinsipnya semakin dekat suatu barang dengan barang privat maka semakin wajar pembebanan atas barang tersebut.
Dalam prakteknya pembebanan bermanfaat untuk penerimaan pemerintah
PENETAPAN HARGA PELAYANAN
Dalam aturannya, biaya pelayanan ditentukan sebesar beban dan biaya total yang dikeluarkan untuk menghasilkan pelayanan. Namun hal diatas terkendala oleh:
Tidak diketahui secara tepa barapa cost total pelayanan
Sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi
Pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan bayar masyarakat
Kerancuan dalam menentukan Biaya apa saja yang harus diperhitungkan
Karena hal diatas dikembangkanlah marginal cost pricing (selanjutnya disebut MC), yang sedianya memperhitungkan:
  • Biaya operasi variabel
  • Semi variabel overhed
  • Biaya penggantian aset modal
  • Biaya penambahan aset modal
Namun kelemahan pendekatan diatas adalah;
Sulit memperhitungkan secara tepat MC atas jasa tertentu
Penentuan apakah harga didasarkan atas MC jangka pendek attau MC jangka panjang
MC bukan berarti full cost recovery dan Tidak memperhitungkan biaya overhead murni
Externalitas konsumsi

KOMPLEKSITAS STRATEGI HARGA
Two-part tarifs
Peak-load tarifs
Diskriminasi harga
Full cost recoery
Harga diatas biaya Marjinal

TAKSIRAN BIAYA
Penentuan harga dengan teknik apapun pada dasarnya melibatkan pertimbangan berikut:
  1. Opportunity cost untuk staf, perlengkapan dll
  2. Opportunity cost of capital
  3. Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value of sosiety
  4. Pooling ketika harga berbeda setiap individu
  5. Cadangan inflasi
Akhirnya, MC bukanlah keharusan. Digunakan MC atau tidak yang jelas harus ada kebijakan yang terang mengenai harga pelayanan yang akurat dan mampu mengidentifikasi skala subsidi publik

Tidak ada komentar: